TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta pemerintah daerah mengembalikan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. "Fungsi awalnya menjaga kantor pemerintah dan kepala daerah," ujar Wakil Ketua Komnas HAM Mur Kholis di Gedung Balai Kota, Kamis (14/4).
Menurutnya, fungsi sekarang sudah melewati batas jadi fungsi polisional. "Seperti operasi penertiban dan sebagainya," katanya. Dia mencontohkan kekerasan di Koja Jakarta Utara kemarin dan dua hari lalu di Benteng Tangerang. "Satpol PP memiliki citra kekerasan," ujar Nur Kholis.
Komnas HAM akan meminta DPR untuk mengubah Undang Undang Pemerintahan Dalam Negeri yang menjadi payung Satpol PP. Komnas juga akan membentuk tim pencari fakta kerusuhan Makam Mbah Priok di Koja. "Kami sudah turun ke lapangan, tapi data-data tidak cukup," ujar Nur Kholis.
Tim dari Komnas HAM akan bekerja selama maksimal dua pekan. "Kami akan mulai dari kebijakan, siapa yang tanda tangani surat operasi," katanya.
Menurutnya, pembubuh teken bisa jadi orang yang paling bertanggung jawab. "Pelaku kekerasan tidak bertindak sendiri, ada hierarkinya," katanya. Tim tidak hanya memeriksa aparat, tapi juga masyarakat. "Jika ditemukan, akan dikenai pidana umum," katanya.
REZA M
Sumber : Tempointeraktif.com
Komnas HAM akan meminta DPR untuk mengubah Undang Undang Pemerintahan Dalam Negeri yang menjadi payung Satpol PP. Komnas juga akan membentuk tim pencari fakta kerusuhan Makam Mbah Priok di Koja. "Kami sudah turun ke lapangan, tapi data-data tidak cukup," ujar Nur Kholis.
Tim dari Komnas HAM akan bekerja selama maksimal dua pekan. "Kami akan mulai dari kebijakan, siapa yang tanda tangani surat operasi," katanya.
Menurutnya, pembubuh teken bisa jadi orang yang paling bertanggung jawab. "Pelaku kekerasan tidak bertindak sendiri, ada hierarkinya," katanya. Tim tidak hanya memeriksa aparat, tapi juga masyarakat. "Jika ditemukan, akan dikenai pidana umum," katanya.
REZA M
Sumber : Tempointeraktif.com
0 komentar:
Posting Komentar